Korea Selatan Mempertimbangkan Merevisi Regulasi Kripto

sumber

Pemerintah Korea Selatan sedang mempertimbangkan untuk merevisi peraturan uang digital, seperti dilaporan ZDNet pada tanggal 4 April. Juga pada konfrensi Deconomy di Seoul, petinggi negara tersebut menyatakan bahwa negara Korea Selatan harus menevaluasi kembali kebijakan kriptokurrensi guna memfasilitasi perkembangan dan kematangan pasar kripto itu sendiri. Salah satu pejabat tersebut menegaskan pentingnya mengajak pelaku industri, institusi keuangan, dan organisasi afiliasi pemerintah untuk membicarakan masalah ini dan bersama-sama mengembangkan panduan-panduan yang relevan. Song Hee-kyong selaku co-presiden pada Forum Industri Nasional mengatakan:

"Pemerintah telah salahpaham terhadap uang digital dan berusaha untuk memenuhi standar kurs uang nyata, jadi ada berbagai masalah. Industri tidak diam hanya saja menunggu keputusan dari pihak yang berwenang, jadi itu seperti menyimpannya di dalam kotak."

Seperti kita ketahui, Korea Selatan melarang ICOs pada bulan September tahun lalu, dengan alasan praktrek pengumpulan dana melalui pengeluaran token kripto hampir sama dengan "perjudian."

Pada bulan Januari lalu, negara tersebut mengatakan ICO tetap dilarang, karena Komisi Keuangan negara tersebut telah menemukan perusahaan-perusahaan yang menjalankan ICOs menggunakan izin yuridiksi luar negeri, tapi masih tetap menggalang dana dari masyarakat Korea Selatan.

Meskipun Korea Selatan telah melegalkan kriptokurrensi, pergerakan dan operasional mata uang digital ini selalu menjadi perhatian mereka. Kehadiran kripto bisa memudahkan tapi juga bisa mengancam keuangan negara tersebut karena kecurangan, uang illegal, pencucian uang, dan kegiatan ilegal lain sangat berpotensi terjadi.

sumber tulisan