Pidana Menyebarkan Data Kependudukan Orang Lain | Bahasa |

---

Berbagai kegiatan kepemiluan yang sedang berlangsung di Indonesia sekarang ini menyebabkan beberapa penyelenggara mendapatkan data kependudukan yang sebenarnya termasuk data rahasia. Bayangkan kalau kemudian data itu disalahgunakan untuk kegiatan kejahatan seperti penipuan dan penyalahgunaan data untuk berbagai kepentingan.

Kegiatan kepemiluan seperti pemutakhiran data pemilih yang sudah berlangsung, menyebabkan data kepentingan berada di tangan petugas pemutakhiran data pemilih di setiap desa atau kelurahan di seluruh Indonesia. Data tersebut secara berjenjang dimiliki penyelenggara di atasnya seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Komisi Pemilihan Umum tingkat kabupaten dan kota, tingkat provinsi, sampai Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Data kependudukan tersebut memang berada secara kelembagaan karena adanya agenda negara, bukan dipegang secara personal. Namun di panitia adhoc seperti petugas pemutakhiran data pemilih dan PPK, cukup besar peluang data tersebut disalahgunakan. Sangat rentan data tersebut disalahgunakan untuk perbuatan yang melanggar etika dan hukum karena sulit memantaunya.

Di Indonesia memang sudah ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang ini dibuat antara lain untuk menjamin hak warga negara mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, mendorong partisipasi masyarakat, dan meningkatkan pelayanan publik.

Namun, tidak semua informasi bisa diakses karena ada beberapa yang kecualikan, termasuk data kependudukan warga negara yang diatur juga dalam undang-undang lain, yakni Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 95A mengingatkan kepada siapa pun yang menyebarkan data kependudukan dan data pribadi, dipidana penjara maksimal dua tahun atau denda paling banyak Rp25 juta. Jadi, berhati-hatilah Anda ketika memiliki kewenangan temporer memegang data orang lain lalu kemudian menyebarkannya.

Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri sebenarnya sudah sangat ketat mengingatkan penyelenggara agar tidak menyebarkan data kependudukan para pemilih. Setidaknya ada 14 pasal yang mengingatkan agar salinan yang diberikan kepada pihak lain tidak memuat data kependudukan seperti Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga. Ke-14 pasal itu mengatur mengenai pengelolaan data secara berjenjang sejak dari penyelenggara tingkat bawah sampai atas.

Lalu mengapa masih ada data yang tersebar keluar untuk berbagai kepentingan yang merugikan warga negara? Nah, banyak maksud dan tujuan dari pelaku seperti untuk menjatuhkan seseorang, mencari-cari kesalahan yang sebenarnya bukan kesalahan, sampai untuk kepentingan penipuan dan kejahatan lainnya.[]

---

---

---

---