Inikah Senjakala PA? (Bagian 3 - Selesai)

Dinamika politik di tingkat nasional mau tidak mau nyata berpengaruh terhadap peta politik di tingkat lokal. Berawal dari Pemilu legislatif 2014, Partai Aceh memilih melakukan afiliasi politik dengan salah satu partai nasional. Ialah Gerindra yang ketiban pulung mendapat kepercayaan sebagai ‘mitra’ politik partai penguasa di Aceh ini. Selentingan kabar menyebutkan bahwa Prabowo Subianto, bos Partai Gerindra menggelontorkan sejumlah dana untuk pemenangan pasangan Zikir di pilkada silam. Beberapa kader PA juga menggunakan partai ini sebagai kendaraan politik menuju senayan. Dan salah satu politisi yang berhasil menembus gedung parlemen akibat kesepakatan politik ini ialah Fadhlullah yang berasal dari Pidie.

Tapi diluar dugaan, perolehan suara PA di tingkat lokal justru merosot. Meski masih menjadi single majority di parlemen Aceh, perolehan kursi PA turun cukup signifikan. Pada periode 2009-2014 PA berhasil merebut 33 dari 69 kursi yang tersedia (1.007.173 suara atau 46.93 persen dari total suara sah sebanyak 2.146.141 suara). Namun perolehan ini kemudian menurun menjadi hanya 29 kursi saja (847.956 suara dari jumlah 2.399.159 suara sah ) dari 81 kursi yang diperebutkan pada periode 2014-2019. Meski demikian, PA masih saja terlalu kuat karena selain sebagai partai mayoritas di legislatif, mereka juga menguasai eksekutif paska kemenangan di pilkada 2012.

Kemesraan antara Gerindra – PA ini kemudian kembali terlihat saat momen Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. Muzakkir Manaf (Muallem), Ketua PA yang juga merangkap sebagai salah satu dewan Pembina partai Gerindra Aceh menyatakan dukungannya kepada pasangan Prabowo – Hatta. Muallem yang saat itu menjabat sebagai wakil gubernur menegaskan sikap politik PA ini dengan menyebut “Partai Aceh dan juga Komite Peralihan Aceh berkomitmen untuk memenangkan capres/cawapres Prabowo-Hatta. Komitmen ini harus dipatuhi oleh kader seluruh Aceh" dalam siaran pers seperti yang kami lansir dari laman Antaranews.com.

Jelang Pilpres perpecahan di tubuh PA memang terasa semakin kentara. Buktinya, Gubernur Aceh menjabat yang juga mantan menteri kesehatan GAM Zaini Abdullah justru berada di pihak yang bersebrangan. Abu Doto bersama dengan Zakaria Saman (Mantan Menteri Pertahanan GAM) malah mendukung rival Prabowo pada Pilpres tersebut. Keduanya berada di Pihak Jokowi-JK. Namun perbedaan sikap tersebut tidak ditanggapi secara serius oleh PA. "Itu hak demokrasi seseorang, tidak ada tindakan atau sanksi kami beritakan jika ada kader Partai Aceh memilih capres/cawapres lain. Tapi, sikap Partai Aceh tegas mendukung Prabowo-Hatta," Ujar Muallem.

Pengamat Politik dan Keamanan Aryos Nivada menganggap perbedaan sikap politik dalam Pilpres ini hanyalah ‘gimmick’. Menurutnya, hal itu dilakukan sebagai bentuk ‘politik dua kaki’ yang sedang dimainkan PA. Ia menyebut bahwa perbedaan sikap ini merupakan suatu kesengajaan agar nantinya siapapun calon presiden yang menang, maka kepentingan Aceh akan tetap terjamin di tingkat nasional.

Namun sepertinya banyak pihak yang lupa betapa perpecahan demi perpecahan memang nyata telah terjadi di tubuh PA. Bahkan jauh sebelum damai, perpecahan ini telah terjadi. dr. Husaini Hassan dalam bukunya Dari Gunung Halimon ke Stockholm juga menceritakan terkait perpecahan yang terjadi. Dirinya menceritakan dengan gamblang perihal terpentalnya dia dan beberapa orang yang sependapat dengannya dari tubuh GAM. Alasannya menurut saya terlalu klise; perbedaan pendapat soal dimana lokasi diselenggarakannya rapat rutin Aceh Merdeka.

Perpecahan yang kedua terjadi menjelang Pilkada 2012. Aceh Merdeka yang kala itu telah bertransformasi menjadi PA terpecah mulai dari kalangan elit hingga pasukan di akar rumput. Pasalnya apalagi kalau bukan perbedaan sikap soal dukungan terhadap calon gubernur. Disaat mayoritas struktur PA mendukung pasangan Zikir, beberapa pihak justru berdiri di barisan pemenangan Irwandi. Dan perbedaan pandangan politik pada pilpres ini adalah perpecahan untuk yang ketiga kalinya.

Pada pilkada 2017, tudingan oleh para pengamat bahwa perbedaan sikap politik dalam Pilpres 2014 hanyalah ‘gimmick’ belaka terbukti salah besar. Dalam Pilkada yang diikuti oleh 6 pasangan calon ini, perpecahan di tubuh PA justru semakin tampak nyata. Hal ini terbukti denggan adanya 4 calon yang berlatar belakang sebagai ‘mantan kombatan’. Mereka ialah Muzakkir Manaf- TA Khalid yang diusung koalisi partai yang dimotori PA, Irwandi Yusuf – Nova Iriansyah yang diusung Koalisi Partai yang dimotori Demokrat serta pasangan Zaini Abdullah – Nasruddin dan Zakaria Saman (Apa Karya) – T Alaidinsyah yang maju melalui jalur Independen.

Setelah perang Issu yang terjadi selama masa kampanye Pilkada, hari pemilihan pun tiba. Secara mengejutkan pasangan Muallem – TA yang diusung Partai Aceh tumbang. Justru pasangan Irwandi – Nova yang berhasil keluar sebagai pemenang. Kekalahan dalam Pilkada Gubernur ini juga di ikuti tumbangnya beberapa calon Bupati/Walikota yang di usung PA di daerah yang notabene merupakan daerah yang diklaim basis suara PA. Kekalahan ini terjadi di Kabupaten Aceh Besar, Pidie, Serta Kabupaten Bireuen.

Oleh karena itu, melihat perpecahan demi perpecahan yang terjadi di tubuh PA yang berdampak pada menurunnya tren perolehan suara di hajatan politik elektoral, banyak pihak memprediksi bahwa pemilu 2019 kedepan akan dilalui oleh PA dengan susah payah. Prediksi oleh berbagai kalangan ini juga didukung dengan isu korupsi yang selama ini menerpa PA. Mulai dari megakorupsi dana kombatan 650 Milyar hingga yang paling anyar yaitu penggelapan dana beasiswa yang menghantam ketua Fraksi PA. Dengan kenyataan seperti itu, wajar jika saat ini kita bertanya Inikah Senjakala PA?