Program kerja untuk menyelesaikan suatu pekerjaan di akhir waktu sudah membudaya. Kebiasaan kita adalah memaksakan kerja keras di waktu 'mepet'. Begitu juga dengan kerja-kerja politik.

---

Pada masa pendaftaran partai politik peserta pemilu 2019. Mayoritas partai politik mendaftarkan diri pada hari terakhir. Sehingga beban kerja bagi petugas partai dan pegawai Komisi Pemilihan Umum bertambah. Apa yang terjadi? Sesuai prediksi, penambahan waktu satu hari untuk masalah teknis Sistem Informasi Partai Politik pun menuai banyak kritik. Baik kritik kepada partai politik, maupun kepada Komisi Pemilihan Umum.

Kebiasaan kerja di akhir waktu masih berlanjut. Pada waktu pendaftaran calon anggota legislatif. Partai politik masih saja bermain-main dengan waktu. Sehingga proses pengisian data Sistem Informasi Calon Anggota Legislatif pun menjadi bahan diskusi publik. Sungguh celaka kerja-kerja di akhir waktu.

Nah, saat ini, pilihan politik 'last minute' bahkan membuat kejut dan kaget. Pilihan politik calon wakil presiden masih menggunakan jurus yang sama. Detik-detik akhir menempatkan KH. Ma'ruf Amin dan Sandiaga Salahuddin Uno menjadi calon wakil presiden.

Kenapa Lama Memilih?

Khusus pembahasan Calon wakil presiden. Kita melihat dua kubu politik terlalu lama untuk menetapkan pilihan. Ini adalah bukti bahwa pilihan menjadi pemimpin masih jauh dari kata mempersiapkan. Kebanyakan, menentukan pasangan calon di waktu mepet.

Seandainya, Joko Widodo dan Prabowo Subianto memahami periode pemilu. Maka, mereka harus menyiapkan pendamping sejak dini. Sehingga, pendaftaran calon presiden dan wakil presiden tidak menyusahkan petugas teknis.

Kelamaan dalam menentukan pilihan juga tidak elok. Nama-nama yang sudah tersebut menjadi kandidat calon wakil presiden ikut susah. Mereka mendapati rayuan bertangkai harapan. Seandainya nama dia yang terpilih. Namun, politik 'last minute' malah berkata lain.

Di lain sisi, proses deklarasi nama wakil presiden membuat luka. Baik Joko Widodo, maupun Prabowo Subianto. Isu Mahfud Md yang sudah mendapat kabar mempersiapkan diri menjadi korban politik detik terakhir. Padahal, ada kabar yang menyebutkan Mahfud Md sudah berada di dekat lokasi perkumpulan pimpinan partai politik dengan Joko Widodo.

Di pihak lain, Partai Demokrat yang berkoalisi dengan Partai Gerindra juga mendapati nasib yang hampir sama. Pilihan Prabowo berpasangan dengan Sandiaga Uno adalah pilihan yang kurang tepat. Selain berasal dari partai yang sama. Memilih Sandiaga seakan menyatakan bahwa tidak ada calon wakil presiden yang tepat di pihak PKS, PAN dan Demokrat.

Dampak Last Minute

Dari sisi Joko Widodo, pilihan KH. Ma'ruf Amin adalah pilihan yang wajar. Demi menjaga koalisi dengan PKB yang khawatir dengan posisi Mahfud Md. Tentu saja, partai akan lebih memilih sang kiayi. Terlebih, Mahfud Md cukup dengan Yenny Wahid yang merupakan saingan politik dari Muhaimin Iskandar.

Alasan lain berhubungan dengan Presidential Threshold. Apabila Mahkamah Konstitusi masih teguh pada pendirian bahwa ambang batas pencalonan presiden wakil presiden merupakan open legal policy atau kebijakan terbuka Pembentuk Undang-Undang. Jelas kenapa pilihan wakil presiden Joko Widodo mengarah kepada KH. Ma'ruf Amin.

Bila kita berkaca pada hasil berbagai lembaga survey, termasuk Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). PDI Perjuangan memiliki peluang mempertahankan kursi terbanyak di DPR. Dengan demikian, syarat Presidential Threshold 20 persen suara nasional atau 25 persen kursi DPR dari hasil pemilu sebelumnya. Maka, PDI Perjuangan bisa mengusung nama lain untuk calon pfesiden pada Pemilu 2024.

Karena sang wakil presiden sudah berumur 75 tahun. Satu periode berarti berumur 80 tahun. Maka, akan berat posisi PPP dan PKB dalam mengusung Ma'ruf Amin di pemilu 2024. Nah, pilihan koalisi tentu mengarah kepada Puan Maharani sang pewaris PDI Perjuangan. Kita tinggal menunggu detik-detik terakhir pada pemilu kedepan terkait siapa wakil dari Puan Maharani.

Di pihak Prabowo Subianto, pilihan Sandiaga Uno menyulitkan Gerindra dalam konsolidasi kekuatan koalisi. Paska pemilu 2019, belum tentu PAN dan PKS bahkan Demokrat bisa mendukung secara penuh program Prabowo. Bisa saja koalisi tumbah, seperti Koalisi Merah Putih yang lalu. Tumbah akibat perubatan peta politik dan bagi-bagi jatah pembantu presiden (menteri).

Pilihan kepada Sandiaga juga mengakibatkan Gerindra harus mengalah pada pemilu 2024. Tidak mungkin memaksakan kehendak. Istilahnya, sudah satu warna, berasal dari rumah yang sama, ya tentu gantian. Gerindra harus menerima sebagai pengusung calon presiden dari PKS atau PAN.

Beginilah akibat bermain-main di akhir waktu. Pilihan politik lebih berkuasa. Rekomendasi, hasil survey, elektabilitas dan popularitas mengalah pada kenyamanan partai koalisi dalam mengusung calon. Kita berharap, tanggal 10 Agustus 2018 bukan tanggal kerusuhan di KPU. Jangan sampai muncul tarian politik di waktu sisa. Segera mendaftar dan akhiri perdebatan.

Oleh Andrian Habibi
Kader Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia