Sejarah Keterlibatan DK-PBB Dalam Perjanjian Renville Indonesia - Belanda

Pada 8 Desember 1947, Komisi Tiga Negara Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB) mengawasi perjanjian yang digelar di atas kapal Renville milik Amerika Serikat antara pemerintah Indonesia dengan pihak Belanda di teluk Jakarta. DK PBB mengupayakan pelaksanaan penghentian perang di Indonesia.

Tapi, pada saat yang bersamaan tentara Belanda masih melakukan penembakan di beberapa tempat. Seperti terjadi di Aceh, pada 8 Desember 1947 itu, daerah Aceh terus ditembaki dari darat dan udara. Hal yang sama juga terjadi di front pertempuran Sumatera Timur, tidak jauh dari perbatasan Aceh, pasukan Belanda terus bergerak maju melakukan penguasaan dan menduduki beberapa wilayah.

Dalam masa-masa perundingan tersebut, puluhan ribu pejuang dari Aceh yang ditempatkan di front Medan area diistirahatkan dari perang. Tapi kesempatan itu dimanfaatkan oleh pasukan Belanda untuk menyerang. Akibatnya, pertempuran kembali pecah di kota Medan dan sekitarnya.

Kapal Renville milik angkatan laut Amerika tempat perundingan pihak Indonesia dan Belanda digelar di bawah pengawasan Komisi Tiga Negara Dewan Keamanan PBB sumber

Pada 17 Januari 1948, perundingan mencari kesepakatan penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Belanda kembali digelar di atas kapal Renville. Pada hari ini naskah perjanjian berhasil ditandatangani oleh kedua pihak. Namun, para pejuang Aceh yang mempertahankan kota Medan menyangsikan kejujuran Belanda dalam perjanjian itu, tapi tidak juga menolaknya. Para pejuang dari Aceh tetap disiagakan di front Medan area.

Keberadaan ribuan pejuang dari Aceh di Sumatera Timur ikut menjadi perhatian pihak Komisi Tiga Negara DK-PBB, sehingga hal itu menjadi salah satu butir pembahasan mereka. Residen Aceh TM Daodsyah diminta untuk menjamin bahwa Aceh tidak akan menggerakkan lagi pasukannya di front Medan area, agar kesepakatan damai dengan Belanda bisa terwujud.

Para pimpinan laskar pejuang Aceh di front Medan area menunggu sikap TM Daodsyah. Ia kemudian menegaskan kepada semua pihak, baik Komisi Tiga Negara DK-PBB, pihak Belanda, maupun untuk para pejuang Aceh di front Medan area. Ia menegaskan.

“Bagi saya hanya pendek saja. Saya percaya kepada Soekarno dan Hatta. Saya kenal riwayat Soekarno, Hatta, dan Amir. Saya kenal sepak terjang mereka untuk kemerdekaan Indonesia. Untuk itu sebagai person, lebih-lebih sebagai Residen Aceh, saya tidak sangsi-sangsi lagi bahwa hasil-hasil yang telah diperoleh itu adalah yang dapat diperoleh oleh kita sekarang.”

Pernyataan Residen Aceh TM Daodsyah ini kemudian disiarkan oleh surat kabar Semangat Merdeka yang terbit di Banda Aceh, bersamaan dengan berita hasil perjanjuan Renville yang berisi 10 pasal gencatan senjata, 12 pasal prinsip-prinsip politik, serta 6 pasal tambahan dari Komisi Tiga Negara DK-PBB.

Suasana perundingan Indonesia - Belanda dalam kapal Renville sumber

Namun, perjanjian Renville ini membuat kedudukan Republik Indonesia bertambah sulit, wilayah Indonesia menjadi lebih sempit, dikelilingi oleh daerah-daerah pendudukan Belanda di sekitarnya. Kesulitan diperparah dengan blokade ekonomi yang dilakuka oleh Belanda secara ketat.

Menindaklanjuti hasil kesepakatan perjanjian Renville itu, pada 6 Februari 1948, militer Belanda melakukan gencatan senjata dengan pasukan pejuang Aceh di Tanjung Pura. Delegasi Indonesia diketuai oleh Bupati Aceh Timur Teuku A Hasan, ikut juga salam perundingan tersebut Wakil Bupati Langkat SN Parlindungan, Komisaris Polisi Kelas II Aceh Timur dan Langkat Amar Hanafiah. Hasilnya disepakati.

1. Penjagaan daerah demiliterisasi yakni daerah yang tidak diduduki militer mulai berlaku pada 7 Februari 1948 di pihak Belanda, sedangkan dari pihak Indonesia 1 Februari 1948. Daerah demiliterisasi akan dijaga oleh polisi keamanan.

2. Senjata-senjata yang dipakai polisi keamanan di daerah demiliterisasi hanyalah senjata-senjata yang biasa dipakai oleh polisi internasional, yaitu revolver, karaben, dan stengun.

3. Polisi keamanan kedua belah pihak memakai ban tangan berletter PK (Polisi Keamanan) untuk pihak Indonesia dan letter VP (Velligheids Politie) untuk pihak Belanda.

4. Ketika melasanakan penjagaan, polisi keamanan dari kedua pihak berhak memeriksa segala barang yang terlarang oleh pihak masing-masing.

5. Kedua belah pihak setuju apa bila orang-orang dari yang hendak kembali ke tempatnya masing-masing melalui garis status quo, asal saja melalui satu jalan yang telah ditetapkan.

6. Kepada masyarakat umum dilarang membawa senjata api ketika melewati garis status quo, dan harus melapor k epos-pos PK atau VP.

Tim Komisi Tiga Negara DK-PBB diterima oleh Gubernur Aceh Langkah dan Tanah Karo, Tgk Muhammad Daod Beureueh bersama para pejabat Residen Aceh sumber

Selain itu kesepakatan tersebut juga mengatur tentang lalu lintas umu di jalan Tanjung Pura dan Pangkalan Brandan. Waktu lalu lintas masyarakat umum di jalan itu hanya diperbolehkan dari pukul 07.00 pagi hingga pukul 07.00 sore.

Untuk menjamin terwujudnya gencatan senjata dan perdamaian antara Indonesia dengan Belanda, tim dari Komisi Tiga Negara DK-PP juga berkunjung ke Aceh. Mereka adalah Kolonel Horselfall dari Amerika Serikat, Kapten Baird dari Australia, dan Mayor Han Tai Chih dari Cina. Mereka melakukan pembicaraan-pembicaraan pengaturan keamanan dengan para pejabar di Residen Aceh.

Kunjungan tim dari Komisi Tiga Negara DK-PBB tersebut diterima oleh Gubernur Militer Aceh Langkat dan Tanah Karo, Teungku Muhammad Daod Beureueh bersama sejumlah pejabat Residen Aceh. Semua itu bisa dibaca dalam buku Modal Perjuangan Kemerdekaan karya Talsya.