Sejarah Pembentukan Gasida dan Persatuan Saudagar Sosialis Indonesia

Pada 3 Maret 1947, sebanyak 50 orang saudagar (pengusaha) di Kota Banda Aceh, membentuk Persatuan Saudagar Sosialis Indonesia. Organisasi tersebut kemudian menyumbang banyak dana untuk perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.

Sebelumnya pada 25 Februari 1947 di Banda Aceh juga sudah dibentuk Gabungan Saudagar Indonesia Daerah Aceh (Gasida). Organisasi ini mempersatukan para pengusaha di Aceh dalam satu ikatan, untuk menyokong dana perjuangan dan jalannya pemerintahan di Aceh.

Pengusaha Gasida ikut membiayai diplomasi Menteri Luar Negeri H Agus Salim ke beberapa negara Asia, serta menghimpun sumbangan rakyat Aceh untuk pembelian dua pesawat terbang jenis Dokota, Seulawah RI 01 dan Seulawah RI 02 untuk mendukung diplomasi Menteri Luar Negeri, H Agus Salim ke luar negeri. Kedua pesawat sumbangan rakyat Aceh tersebut kemudian menjadi cikal bakal maskapai penerbangan Garuda Indonesia.

Seulawah RI 01 sumber

Teuku Alibasjah Talsja dalam buku Modal Perjuangan Kemerdekaan, menjelaskan, Gasida ini merupakan nama lain dari perkumpulan pengusaha Aceh yang sudah dibentuk sejak zaman pendudukan Jepang. Kala itu organiasasi pengusaha Aceh bernama Pe De Ka. Gasida kemudian memperlebar sayap organisasi hingga ke beberapa daerah kewedanan.

Pada 9 Maret 1947, Gasida membentuk cabang di Kota Banda Aceh. Sebagai pengurusnya diangkat Tgk Budiman (Ketua I), Mahmud AR (Ketua II), M Djuned (Ketua III), M Daud K Umar (Setia Usaha I), M Hasan Ibrahim (Setia Usaha II), Razali Yunus (Bendahara I), M Yahya (Bendahara II), serta beberapa anggota badan pengurus diantaranya: Abdul Gafar, Nyak Gade, Hamzah, Muhammad Lam Teungoh, Abdullah, dan Abdul Rasyid.

Menariknya, organisasi pengusaha Aceh ini di dalam Gasida juga dibentuk satu bagian yang khusus bekerja untuk membantu Badan Perbekalan Rakyat Aceh (BPRA), menghimpun dana untuk kebutuhan perang, serta membantu para anak yatim dan janda-janda, serta fakir misikin.

Gasida juga aktif dalam perjuangan diplomasi kemerdekaan Indonesia, dari Banda Aceh para pengusaha mengirim sejumlah dana untuk kepentingan perjalan ke luar negeri beberapa pejabat negara. Setiap perkembangan dari diplomasi wakil Indonesia dengan Belanda dan Sekutu dilaporkan oleh Gasida kepada rakyat Aceh. Seperti berita penandatangan naskah perjanjian Linggarjati antara wakil Indonesia dengan Belanda.

Pada 27 Maret 1947, Gasida juga mengirim telegram ucapan selamat Perdana Menteri Sutan Sjahril, terkait penandatangan perjanjian Linggarjati tersebut. Malah, Gasida mengingatkan Perdana Menteri Sutan Sjahril walau perjanjian sudah ditandatangani, pemerintah tidak boleh lengah dalam menghadapi berbagai taktik Belanda.

“Jangan terpengaruh dengan konsensi yang mengurangi nilai-nilai kemerdekaan. Tidak ada pilihan lain bagi kita selain mempertahankan kemerdekaan,” demikian salah satu bagian dari isi telegram pengusaha Aceh itu kepada Perdana Menteri Sutan Sjahril.

HM Zainuddin Komisaris Gasida sumber

Untuk memutuskan pendanaan diplomasi dari pengusaha Aceh kepada wakil-wakil pemerintah pusat. Belanda memperkuat blokade si Selat Malaka, merazia setiap kapal dagang. Hal ini dilakukan setelah Belanda mendapat informasi bahwa pengusaha Aceh di Penang dan Singapura mengirim sejumlah dana untuk para diplomat Indonesia di luar negeri, salah satunya diplomat LN Palar yang kemudian menjadi wakil Indonesia di Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Pada 2 April 1947, sebuah Torpedo Jager R.O. 120 milik angkatan laut Belanda, memasuki pelabuhan Kuala Langsa di kawasan Telaga Tujuh. Mereka melakukan penangkapan dan pemeriksaan kapal-kapal barang dan tongkang-tongkang yang akan membawa berbagai komoditi dari Aceh ke Malaysia dan Singapura.

Hal itu kemudian diketahui oleh Angkatan Laut Daerah Aceh (ALDA), mereka kemudian melakukan pengejaran kapal Belanda tersebut, hingga terjadi perang pada sore hari sekitar pukul 18.30 waktu Aceh. Perang berlangsung hampir satu jam lebih, kapal Belanda kemudia melarikan diri ke laut lepas.

Pada hari yang sama, 2 April 1947, para pengusaha Aceh di Kota Lhokseumawe mendirikan perseroan NV Syarikat Dagang Indonesia dengan modal Rp 1.000.000. Orgnisasi ini dibentuk untuk memuluskan ekspor impor barang dari Aceh ke luar negeri.

Pada masa itu Kota Lhokeumawe memiliki peranan penting dalam perdagangan luar negeri di Aceh, selain Banda Aceh dan Langsa, karena letaknya yang sejajar dengan Pulau Pinang, Malaysia di seberang Selat Malaka. Hubungan dagang antara pengusaha Aceh di Lhokseumawe dengan Pangkal Pinang Malaysia berjalan baik, meski kerap dicegat patroli Belanda di Selat Malaka.

Salah satu ruangan di Hotel Aceh dijadikan sekretariat Gasida, di hotel ini pula Presiden Soekarno dijamu oleh para saudagar Aceh, ketika meminta dibelikan pesawat untuk diplomasi Republik Indonesia. sumber

Pada 20 April 1947, Perdana Menteri Sutan Sjahril secara khusus menyampaikan ucapan terimakasih kepada para pengusaha Aceh yang tergabung dalam Gasida, atas sumbangan dana perjuangan untuk para diplomat Indonesia di luar negeri.

Selanjutnya pada 18 Mei 1947, para pengusaha Aceh di Banda Aceh kembali medirikan Perseroan Serikat Dagang Indonesia dengan nama Indonesian Corporation of Commerci Limited (Indocolim). Badan ini bergerak dalam bidang perdagangan dalam dan luar negeri.