Ulasan Snouck Hurgronje Terkait Pembaharuan Pemerintahan Kolonial Belanda

Untuk melanggengkan pemerintahan Belanda di nusantara, Direktir Pemerintahan Dalam Negeri (Pamong Praja) Pemerintah Kolonial Belanda berusaha melakukan reorganisasi pemerintahan dalam negeri. Terutama menyangkut persoalan korp pegawai pribumi dan korp pegawai berkebangsaan Eropa.

Upaya pembaharuan pemerintahan itu menuai pro kontra, sehingga pembahasannya berlarut-larut. Pembahasannya sudah dilakukan sejak tahun 1902, tapi tak pernah terwujud, karena timbul kekhawatiran posisi pejabat kalangan Eropa akan tergeser bahkan terusir jika dalam pembaharuan tersebut diberi perluasan jabatan bagi pejabat pribumi.

Persoalan itu pun kemudian sampai ke Penasehat Pemerintah Kolonial Belanda untuk urusan pribumi dan keagamaan, Snouck Hurgronje. Ia mengirim surat kepada Departemen Pemerintaha Dalam Negeri tanggal 28 Agustus 1905. Surat itu merupakan kelanjutan dari suratnya sebelumnya tanggal 4 Oktober 1904, No. 294/A yang bersifat rahasia.

Snouck Hurgronje en medestudenten Sumber

Snouck Hurgronje menilai upaya pembaharuan pemerintahan itu telah mengesampingkan rancangan Sekretaris Umum Pemerintah Kolonial Belanda pada tahun 1902, pejabat pribumi tetap dianggap tidak punya kemampuan, mereka menyebutnya dengan kalimat “cacat-cacat watak” untuk menjalankan tugas kepegawaian yang diembankan kepada mereka.

Tapi bagi Snouck Hurgronje, anggapan “cacat watak” itu hanyalah prasangka. Ia sudah mengupasnya dalam surat rahasia tanggal 19 Agustis 1905 nomor 861, serta dalam tiga suratnya sebelumnya. Anggapan-anggapan seperti itu dinilai Snouck Hurgronje hanya akan menghambat reorganisasi pemerintahan. Namun, usulan-usulan untuk pembaharuan tersebut selalu saja kalah dengan keberatan-keberatan yang diajukan oleh beberapa pejabat kolonial Belanda itu sendiri.

Van Ress menilai pejabat pribumi tetap saja dianggap tidak mampu, kecuali hanya untuk pekerjaan-pekerjaan yang tak memerlukan pikiran. Menurutnya tidak ada satu bagian pun yang penting dalam pekerjaan para pegawai berbangsa Eropa yang dapat dilimpahkan kepada para pegawai pribumi.

Tapi bagi Snouck Hurgronje, banyak di antara pekerjaan itu dapat dipercayakan kepada para pegawai pribumi yang paling baik pendidikannya (yang berpendidikan modern), kecuali untuk urusan peradilan polisi, penguasaan kas, serta ikut campurnya dengan usaha pertanian bangsa Eropa. Dalam suratnya Snouck Hurgronje menulis:

“…Saya rasa dapat dipahami sekali bahwa Direktur telah menunda kerja yang menghabiskan waktu untuk mengolah skemanya, sampai Pemerintah Pusat menjelaskan pendapatnya dalam arti umum. Terutama sebuah proyek pembaruan yang segera merangkum seluruh Jawa dan Madura, jelasnya sudah telanjur mendapat peluang untuk tetap menjadi sasaran nasihat-nasihat selama seperempat abad. Sesudah itu orang menemukan kenyataan bahwa para perancang dan pengikutnya sudah lenyap, jadi sudah tiba waktunya untuk meninjau masalah tersebut dari segi pandangan yang lain…”

Snouck Hurgronje Sumber

Dibandingkan dengan Van Ress, ternyata menurut Snouck Hurgronje, De Graaff yang merancang skema pembaharuan pemerintahan, lebih terdorong untuk menciptakan lingkup kerja dan kedudukan bagi para pegawai pribumi yang berpendidikan modern, yang sepadan dengan pembinaan mereka. Ia berpendapat bahwa telah menemukan pemecahan bagi masalah tersebut dengan membuat tempat-tempat yang langka untuk tokoh-tokoh itu (kalangan pribumi berpendidikan). Jelasnya, tempat-tempat yang terletak baik di luar pranata tradisional maupun juga di luar pemerintahan berbangsa Eropa dan di luar pemerintahan bangsa pribumi. Jabatan para pegawai pribumi yang lebih kurang memenuhi syarat yang sama dengan yang berlaku bagi para pegawai berbangsa Eropa.

Sifat ganda korp dalam pemerintahan (korp pribumi dan Eropa) harus dihilangkan, sebab, asal usul, pendidikan, dan pembinaan para pegawai pribumi dan bangsa Eropa semakin saling mendekat, batas-batasan keduanya pun semakin terhapus. Dalam keadaan yang demikian masih akan dibentuk pegawai-pegawai jenis ketiga yang nyatanyata memperlihatkan ciri kedua korps lainnya secara setengah-setengah (setengah pribumi setengah Eropa).

Namun Snouck Hurgronje menilai skema De Graaff dengan korp pegawai ketiga itu sebagai kompromi yang aneh, karena hendak mempertahankan satu susunan pemerintahan yang sudah ada, yang menurut De Graaf merupakan susunan yang terbaik. Snouck Hurgronje tetap mendukung upaya pembaharuan, sebagai mana ia tulis dalam lanjutan suratnya:

“…Sebaliknya, kebaikan hanya dapat diharapkan dari mereka yang secara mendalam diresapi oleh tuntutan zaman, yaitu bahwa orang harus secara tegas dan dengan segala sarana yang dapat dijangkau, membina emansipasi para pegawai pribumi. Juga mempersiapkan diakhirinya perwalian yang memupuk ketaklukan dan ketidakjujuran, serta mematikan prakarsa dan kesadaran akan kewajiban pada awal pertumbuhannya…”