Transparansi, Hak Pilih dan Hubungan Antar Lembaga
KPU menyelenggarakan Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan yang cukup dramatis. Membuka ceritas drama antara KPU, Bawaslu dan Peserta Pemilu.
Persoalan pemilih menjadi penting. Karena, pemilih yang menjadi penentu pemilu. Mereka yang berhak menentukan hasil pemilu. Dari pemilih lah masa depan pemerintah lima tahun ke depan.
Untuk memastikan para pemilih memiliki kedaulatannya. Maka, butuh transparansi sistem informasi daftar pemilih. Keterbukaan adalah jalan untuk menyelesaikan siapa yang benar dan siapa yang salah.
Pemilih bukan hanya soal jumlah. Jauh dari itu, ketetapan penggunaan hak pilih menjadi dasar keharusan KPU menjalankan teknis pemukhtahiran data pemilih. Daftar pemilih memang teknis. Tetapi, teknis ini lebih penting daripada perdebatan subtansi atau tertib hukum PKPU 20/2018.
Di lain sisi, media center KPU Kabupaten/Kota harus berubah wajah. KPU bisa saja mengundang perwakilan peserta pemilu dan pengawas pemilu untuk standby di media center. Dalam hal, memperbaiki data pemilih secara bersama-sama. Kalau bisa, ini lebih cepat menyelesaikan persoalan daripada main sendiri-sendiri antar penyelenggara dan peserta.
Mendengar bahwa Bawaslu daerah tidak mendapatkan data hasil perbaikan. Atau tidak mengetahui cara KPU memperbaiki data pemilih. Adalah bukti, hubungan antar lembaga penyelenggara pemilu belum membaik.
Padahal, data pemilih bukan sesuatu yang rahasia. Ini soal teknis dan komunikasi. KPU tidak memiliki teknis prosedural yang tertulis untuk menyerahkan data pemilih setelah di perbaiki. Meskipun softcopynya. Yang zaman modern ini bisa di kirim melalui smartphone.
Oleh sebab itu, pertemuan Tri Partit DKPP, Bawaslu dan KPU harus kembali membahas tentang komunikasi antar penyelenggara. Tidak bisa ego lembaga menjadi ancaman dalam penetapan pemilih yang akan memiliki hak memilih pada hari pemungutan suara esok.
Terakhir, operator yang tidak siap menjalankan amanah menampilkan data sehingga ada hardikan dari salah satu komisioner KPU harus di evaluasi. Bagaimana mungkin di hadapan umum, penampilan data di layar terhalang dan menunggu tanpa ada kepastian. Meskipun hanya beberapa detik saja. Akan tetapi, jelas bahwa KPU masih belum menyelesaikan persoalan di internal kelembagaan terkait penguatan sistem informasinya.
Perlu ada evaluasi kinerja sistem informasi demi menjamin semua sistem informasi yang dimiliki oleh KPU. Jangan sampai , masalah sistem informasi menjadi penghalang dan masalah besar di kemudian hari.
