Pendidikan Politik atau Show of Force? |

---

Oleh Ayi Jufridar

SESUAI Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum, partai politik dapat melakukan kampanye tiga hari setelah ditetapkan sebagai peserta pemilu 2009 sampai dimulainya masa tenang. Dengan kata lain, kampanye dalam Pemilu kali ini akan berlangsung selama sembilan bulan tujuh hari yang dimuali sejak Sabtu (12/7) lalu.

Inilah masa kampanye terlama sepanjang sejarah Pemilu di Indonesia. Lamanya masa kampanye tersebut setara dengan masa kehamilan seorang perempuan. Semangat yang dikandung saat penetapan masa kampanye tersebut adalah pemberian kesempatan kepada seluruh peserta Pemilu untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Pertanyaannya kemudian, apakah peserta Pemilu 2009, terutama di Aceh, sudah melakukan hal itu?
Tak perlu riset untuk menjawab pertanyaan tersebut. Secara kasat mata dengan dengan mengikuti perkembangan di media massa pun, kita akan segera tahu bahwa pendidikan politik belum dilakukan peserta Pemilu. Apa penyebabnya, hanya partai politik peserta Pemilu yang tahu.

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, sudah diatur mengenai kampanye apa saja yang bisa dilakukan peserta Pemilu. Kampanye tersebut hanyalah pertemuan terbatas yang dilaksanakan dalam ruangan tertutup dengan jumlah peserta terbatas. Pelaksanaan kampanye terbatas ini lebih kepada pemberian pendidikan politik kepada masyarakat serta konsolidasi internal peserta pemilu.

Pertemuan internal memang sudah dilakukan partai politik peserta Pemilu 2009. Namun, yang terlihat pertemuan tersebut bukan bagian dari pendidikan politik, tetapi hanya untuk kebutuhan sosialisasi internal mengenai pencalonan. Hal itu memang sudah seharusnya dilakukan pengurus partai.

Sayangnya, beberapa parpol terutama partai politik lokal di Aceh, pertemuan internal itu bukan dilakukan untuk pendidikan politik bagi bakal calon anggota legislatif, sebaliknya justru untuk memberikan informasi sesat. Di antaranya, ada parlok yang menyatakan akan ada serangkaian tes lagi di Komisi Independen Pemilihan serta penentuan nomor urut dilakukan oleh KIP selaku penyelenggara. Dalam Pemilu 2004, informasi sesat seperti ini juga dilakukan sejumlah pengurus parpol yang meminta uang kepada bakal caleg dengan alasan untuk mendapatkan nomor urut cantik di KPUD.

---

---

Masa kampanye yang sangat panjang, sebenarnya tak lepas dari salah satu tujuan pendirian partai politik, yakni memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Sayangnya, hal itu tidak dilakukan oleh berbagai partai politik. Jangankan partai politik kecil yang baru lahir, parpol besar yang sudah memiliki massa mengakar pun, abai terhadap tujuan mulia ini.

Kondisi di Aceh tak jauh beda. Kehadiran partai politik lokal yang diharapkan membawa suasana baru, ternyata sejauh ini malah sibuk dengan masalah internal. Beberapa bahkan jelas terlihat mereka tidak mempunyai konsep berpolitik yang bagus. Alih-alih mengharapkan adanya pendidikan politik bagi masyarakat, masa kampanye ini malah digunakan untuk unjuk kekuatan (show of force).

Fakta ini terlihat jelas dari sejumlah kecil partai lokal dalam memperkenalkan atribut partai kepada masyarakat. Kendati dalam sosialisasi yang dilakukan KIP di beberapa tempat sudah disampaikan lokasi-lokasi yang dilarang memasang atribut partai, tetapi masih ada partai lokal yang melakukannya. Bahkan, ada yang nekad memasang atribut di tempat berbahaya seperti di menara operator telepon selular. Kalau di kantor milik pemerintah, sampai sekarang masih bisa dijumpai.

Kesan show of force kian terasa ketika melihat perilaku anggota partai lokal tertentu dalam menempatkan atributnya di tempat umum. Fasilitas bersama seperti gapura disulap menjadi atribut partai lokal di Aceh. Beberapa parlok juga berlomba-lomba dalam memasang atribut, baik dari segi jumlah maupun ukurannya.

Fasilitas pribadi seperti rumah, warung, serta mobil yang dicat dengan atribut partai, terkesan sebagai kelatahan yang tidak memberikan pendidikan politik apa pun bagi masyarakat. Sebaliknya, malah ada suasana eforia dalam pengenalan atribut partai tersebut.

Suasana perpolitikan di Aceh yang lebih meriah dalam unjuk kekuatan dibandingkan pendidikan politik, tak lepas dari perilaku pengurus partai politik dan pemimpin Aceh yang lebih mementingkan kulit daripada isi. Pengerahan massa dalam jumlah besar dipandang sebagai keberhasilan daripada mendidik kader yang jujur, bermoral, loyal, tetapi juga peduli terhadap nasib rakyat.

Mereka lebih senang menggunakan cara-cara premanisme dalam menggaet pengikut dibandingkan cara-cara santun. Pengurus dan anggota seperti ingin mengesankan partai politik mereka paling angker, bukannya paling nyaman dan paling mendidik.

Rakyat selaku penilai tentunya tidak perlu kecewa dengan kondisi seperti itu. Semakin lama mereka berpolitik, semakin jelas terlihat karakter aslinya. Seleksi alam akan memilah mana yang politisi dan mana yang hanya preman berbaju politisi. Dan rakyat bisa menentukan nasib mereka dalam pemberian suara pada 9 April tahun depan.
Kalau partai politik tidak mendidik masyarakat, biarlah rakyat yang mendidik pengurus partai politik melalui pemungutan suara.[]

---

---

---

---