GAS NASIONAL, ANTARA BISNIS DAN KEBUTUHAN

Saat ini kita di hadapkan pada suatu fenomena yang memang sudah dipersiapkan oleh elite global, khususnya bernegara Indonesia.

Pada logika berpikir penyimpangan dari dasar pancasila yang di visikan oleh penguasa akhir-akhir ini mulai mengerucut. Bagaimana tidak, kita selalu mendengar revolusi mental atau visi pembangunan nasional yang merata, padahal yang terjadi adalah benar adanya revolusi industri bagi para pemodal.

Misalnya, beberapa proyek yang saat ini sedang digencarkan oleh pemerintah pusat khususnya di provinsi aceh seperti pembangunan jalan tol, jaringan gas nasional, dan beberapa proyek nasional raksasa lainnya.

Pada program gas nasional, terdapat beberapa kerancuan, logikanya kelangkaan gas untuk kebutuhan rumah tangga mulai terjadi dan bahkan mulai dirasakan oleh masyarakat, namun pada proyek jaringan gas nasional tetap digencarkan oleh pemerintah dengan menghabiskan anggaran pada tahun 2020 sebesar Rp 9,67 triliun di mana Rp 4,1 triliun dialokasikan untuk Ditjen Migas, mayoritas untuk pembangunan jargas.

Lainnya seperti ekspor minyak dan gas bumi (migas) terus dilakukan namun kebutuhan rakyat masih dibawah batas normal. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor minyak dan gas bumi (migas) Indonesia pada Mei 2020 mencapai US$652,1 juta.

Pantas saja, Asia Tenggara khususnya Indonesia adalah salah satu negara pasar bagi para industri atau pemodal yang tak berpancasila dalam bernegara Indonesia.