Kehebatan Ratu Naqiatuddin dalam Catatan Van Langen dan Thomas Braddel

Sejarah kepemimpinan perempuan di Kerajaan Aceh selalu menarik bagi sejawaran asing, tak terkecuali KFH Van Langen, Thomas Braddel, PJ Veth dan beberapa sejawaran asing lainnya.

Bila PJ Veth menulis tentang Ratu Safiatuddin, putri Sultan Iskandar Muda, ratu pertama dalam Kerajaan Aceh, maka Van Langen dan Thomas Braddel mengupas pemerintahan Ratu Naqiatuddin pengganti Ratu Safiatuddin.

Pada tahun 1888, Van Langen mempublikasikan sebuah karya bejudul De Inricting Van Het Atjeshe Staatsbestuur Onder Het Sultanaat. Isinya mengulas tentang reformasi di Kerajaan Aceh yang dilakukan oleh Ratu Naqiatuddin. Ratu yang memerintah Kerajaan Aceh dari tahun 1675-1678 ini berhasil meredam gejolak politik dalam kerajaan Aceh dengan membentuk federasi Aceh Lhee Sagoë (Aceh Tiga Sagi).

Lukisan Ratu Naqiatuddin [Repro: Wanita-Wanita Utama Nusantara]

Meski pemerintahannya singkat, yakni hanya 3 tahun, namun Ratu Naqiatuddin berhasil membentuk pemerintahan yang tersentralisasi. Ia memberi kepercayaan kepada Panglima Sagoe di setiap wilayah untuk memimpin dan menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat Kerajaan Aceh.

Konsep ini kemudian dalam dunia modern dikenal sebagai pemerintahan federasi. Ini membuktikan ilmu tata negara Sultan Naqiatuddin sudah melampaui masanya. Van Langen menilai hal itu merupakan kemajuan besar dalam tata kelola pemerintahan di Kerajaan Aceh.

Menurur Van Langen, Ratu Naqiatuddin memberi kepercayaan kepada para Panglima Sagoe untuk memimpin daerahnya masing-masing, tapi tetap di bawah kontrol kerajaan. Para Panglima Sagoe hanya bertindak sebagai perpanjangan tangan kerajaan dalam melakukan pengawasan berjalannya undang-undang kerajaan di daerah.

Sisi depan dirham, mata uang emas Kerajaan Aceh masa pemerintahan Ratu Naqiatuddin [Repro: Wanita-Wanita Utama Nusantara]

Kemajuan itu juga diakui oleh sejarawan lainnya Thomas Braddel. Pada tahun 1851 ia menerbitkan karya dengan judul On the History of Acheen. Menurutnya, keberhasilan Ratu Naqiatuddin dalam tata kelola pemerintahan Kerajaan Aceh terjadi karena ia berhasil mengamandemen/merevisi dan menyempurnakan Qanun Adat Meukuta Alam, undang-undang Kerajaan Aceh pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda.

Ratu Naqiatuddin juga mengeluarkan mata uang tersendiri, sebagai mana raja dan ratu Aceh sebelumnya. Mata uang emas yang disebur dirham tersebut, memuat nama raja atau ratu yang berkuasa pada masanya.

Guru besar ilmu sejarah Universitas Gajah Mada (UGM) Prof Teuku Ibrahim Alfian dalam buku Mata Uang Emas Kerajaan-kerajaan di Aceh menjelaskan, dirham Ratu Naqiatuddin terbuat dari emas 17 karat dengan berat 0,59 gram. Di tengah mata uang emas itu tertulis nama Sri Paduka Sultanah Nurul Alam pada sisi depan, sementara satu sisi lagi bertuliskan Naqiat ad-Din Syah Berdaulat. Tulisan pada kedua sisi mata uang tersebut ditulis dengan aksara Arab.

Sisi belakang dirham, mata uang emas Kerajaan Aceh masa pemerintahan Ratu Naqiatuddin [Repro: Wanita-Wanita Utama Nusantara]

Siapa sebenarnya Ratu Naqiatuddin itu? Sejarawan Aceh M Gade Ismail dan Rusdi Sufi menjelaskan, sebuah manuskrip di Universitas Kebangsaan Malaysia, mengungkap silsilah Ratu Aceh yang kedua ini. Ia merupakan anak dari Malik Radiat Syaikh Hitam bin Firman Ali Riayat Syah bin Said Almukamil.

Menurut perhitungan sejarawan Hoesein Djajaninggrat, Ratu Naqiatuddin wafat pada Minggu, 23 Januari 1678, setelah tiga tahuh memerintah Kerajaan Aceh. Hoesein Djajaningrat mengupas tentang kehidupan pemerintahan Ratu Naqiatuddin dalam tulisannnya berbahasa Belanda, Critisch Overzicht van de in Malaische Werken Vervae Gegevens Over de Geschiedenis van Het Soeltanaat van Atjeh.

Sebagai penggantinya kemudian diangkat Ratu Zakiatuddin yang memerintah selama 10 tahun (1678-1688). Setelah itu Kerajaan Aceh dipimpin oleh Ratu Zainatuddin yang memerintah 11 tahun dari tahun 1688 sampai 1699 Masehi. Setalah itu Kerajaan Aceh kembali dipimpin oleh pria dari kalangan Syarif Hasyim.