Kisah Indonesia Membentuk 12 Perwakilan di Luar Negeri Melawan Propaganda Belanda

Pemerintah Republik Indonesia berhasil membuka kantor perwakilan di 12 negara untuk perjuangan diplomasi dan pengakuan internasional atas proklamasi kemerdekaan. Hubungan dengan wakil Indonesia di luar negeri itu dilakukan melalui Aceh, satu-satunya daerah yang tidak bisa dikuasi Belanda.

Peran ke-12 kantor perwakilan Republik Indonesia itu sangat penting setelah Yogjakarta, ibu kota sekaligus pusat pemerintahan dikuasai Belanda. Sejarawan dan pelaku perjuangan kemerdekaan di Aceh, Teuku Alibasjah Talsya dalam buku Modal Perjuangan Kemerdekaan halaman 478 – 479 merincikan alamat dan nama-nama perwakilan Indonesia di 12 negara tersebut. Mereka adalah:

Delegasi Indonesia pada Konferensi Asia di India tahun 1948 Sumber

1. Dr Soemitro Djojohadikoesoemo, Duta Republik Indonesia di Amerika Serikat, membuka kantor perwakilan Republic of Indonesia Office di 53-63 Park Row, New York 7.
2. Dr Soebandrio, Duta Republik Indonesia di Inggris, membuka kantor perwakilan di 16 Rutland Court, Knightbridge, London, S.W.7.
3. Hadji Rasjidi BA, Duta Republik Indonesia di Mesir dengan status Minister Plenipotentiare membuka kantor perwakilan di Sikket et Fadl, Kairo.
4. Dr Soedarsono, Duta Republik Indonesia di India dengan status Representative, membuka kantor perwakilan di Constitution House, Curzon Road, Delhi.
5. Idham Duta Republik Indonesia di Pakistan dengan status Representative, membuka kantor perwakilan di Carlton Hotel, Karachi.
6. Marjunani, Duta Republik Indonesia di Burma/Myanmar dengan status Deputy Representative, membuka kantor perwakilan di c.o. Ministery of Foreign Affairs Goverenment of Burma di Rangoon.
7. Izak Mahdi, Duta Republik Indonesia di Siam/Thailand, membuka kantor perwakilan di Eropa Hotel, Bangkok.
8. B Soesito, Duta Republik Indonesia di Filipina dengan status Representatif, membuka kantor perwakilan di 3 Carnetta Rizal City, Manila.
9. Dr Oesman Sastroamidjojo, Duta Indonesia di Australia dengan status Representatif, membuka kantorperwakilan di Departement of External Affairs, Canbera.
10. Soeripno, Duta Republik Indonesia di Chekslowakia dengan status Minister Plenipotentiare, membuka kantor perwakilan Indonesian Information Service di Tride Krale Jiriho, Praha. Namun kemudian Soeripno diberhentikan dengan tidak hormat pada 18 September 1948 karena keterlibatannya dalam pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Madiun.
11. Abdoel Kadir, Duta Republik Indonesia di Afghanistan dengan status Representatif, membuka kantor perwakilan di c.o. Ministery of Foreign Affairs Goverenment of Afghanistan di Kabool.
12. MR Oetoyo, Duta Republik Indonesia di Singapura dengan status Representatif, membuka kantor Indonesian Office di 3 Raffles Place, Singapore.

Perwira Militer Komisi Tiga Negara utusa PBB untuk masalah Indonesai ketika berkunjung ke Banda Aceh tahun 1948 Sumber

Agresi militer Belanda kedua pada 19 Desember 1948, membuat hampir seluruh wilayag Republik Indonesia kembali diduduki Belanda, terutama pusat pemerintahan dan ibu kota Yogjakarta. Akibatnya, banyak perwira dari berbagai angkatan perang yang pindah ke Aceh, satu-satunya daerah yang tidak mampu dimasuki militer Belanda.

Hubungan dengan para wakil Indonesia di berbagai negara tersebut kemudian dilakukan melalui Aceh. Kepala Staf Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) bersama 20 perwira menengah, merekrut pemuda dan memperkuat Angkatan Laut Daerah Aceh (ALDA) yang sudah lama terbentuk di Aceh, menjadi ALRI Daerah Aceh.

Ketua Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) juga membuka kantor di Banda Aceh, setelah ibu kota PDRI dianggap tidak lagi aman. Pemerintahan dalam negeri dan hubungan dengan perwakilan Indonesia di luar negeri dilakukan melalui Aceh.

Pemilihan Aceh sebagai pusat pengendalian pemerintahan dalam dan luar negeri itu dilakukan dari Aceh, juga dikarenakan hubungan Aceh dengan luar negeri masih agak normal, meski kerap menghadapi blokade militer Belanda di Selat Malaka. Aceh saat itu benar-benar menjadi Daerah Modal sebagaimana digelari oleh Presiden Soekarno.