RE: Pidana Menyebarkan Data Kependudukan Orang Lain | Bahasa |
Posting yang mencerahkan Bang @ayijufridar. Ya Bang, kita sudah menyerahkan data kependudukan kepada pihak terkait. dan kita tidak berdaya saat suatu saat akan ada pelaku tindak kriminal yang menggunakan data tersebut. Biasanya digunakan oleh pelaku yang sudah relatif modern karena bisa menggunakan data base yang sudah ada. Kalau hal ini terjadi maka kita lagi-lagi tak berdaya karena kita tidak tahu siapa pelakunya dan di tingkat apa data itu dibocor atau dijual. Seperti pada tataran jejaring intersional yang sanagt kita kenal dan kita gunakan dalam kesehaian ternyata pernah menjual data pribadi penggunanya. Lha ini kalau data seluruh Indonesia digunakan untuk tindak kejahata, bisa menggunakan data yang ada maka akan sangat sulit bagi penegak hukum untk melacak. karena petugas dari tingkat kelurahan hingga nasionalharus diperiksa. butuh waktu yang lama untuk menyelidiki dan bisa jadi sampai kasus itu menjadi expired.
tapi kita berharap ada perlindungan yang nyata dari pemerintah. dan semoga aparat yang bertugas mendata atau menginput data berlaku baik.
terima kasih postingnya Bang..
Salam dari Klaten Jawa Tengah
Minimal sekali, data kita yang berisi nomor induk kependudukan atau nomor kartu keluarga digunakan untuk mendaftar kartu perdana. Kemudian kartu tersebut digunakan untuk menipu , mengancam orang, atau tindak kejahatan lainnya. Kita yang tidak tahu apa-apa menjadi bingung dan kebagian repot.
Pencatutan nama dan data kependudukan itu bisa jadi bumerang yang bisa menyeret kita dalam masalah besar seperti contoh yang abang berikan. banyak hal lain yang berhubungan dengan penggunaan oleh pihak yang tidak berhak untuk keerluan yang sifatnya daring. yang tidak membutuhkan kehadiran pemilik data secar fisik. hanya dengan menggunakan nama, alamat dan dari data keluarga tentu ada semua info kependudukan yang sangat mungkin disalahgunakan. Proteksi real yang belu ada Bang karerna mungkin ini baru dianggap POTENSI. Jadi belum terjadi. Kalaupun terjadi itu dianggap KASUS yang hanya satu dua. Aparat baru akan bergerak kalau ada yang VIRAL. Atau setidak-tidaknya patut diduga ada anggapan BUKAN PRIORITAS...